D i s o r i e n t a s i

Elegi yang menimpa seorang kakek dan nenek di Demak dan Banyuwangi yang meninggal karena antri mencairkan dana kompensasi BBM beberapa waktu lalu adalah tragedi kemanusiaan yang tak boleh disembunyikan. Kematian mereka menembus slogan kenaikan harga BBM yang cukup fantastis ini. Kematian ini ( termasuk sekian kematian akibat kemiskinan yang merayap di seluruh pelosok dan tak sempat terekam kamera dan pena wartawan) juga menjadi tamparan yang cukup nyata atas iklan layanan masyarakat yang dikumandangkan tokoh agama dan ekonomi di televisi.

Paradoks kebangsaan yang sedang mengupas hati disaat kita merayakan momentum kebangkitan sumpah pemuda yang ke 77. Namun tragedi tidak langsung bergema seperti pernyataan Nikita Kruschev, one dead man tragedy, a million dead men are statistic. Di negeri yang mulai lumpuh nurani, kematian kakek nenek tentu saja tak berarti. Apalagi ia miskin dan bukan siapa-siapa. " wong nonton konser bisa mati koq ".

Presiden SBY dan menteri di kabinet tentu tak akan mengadakan rapat evaluasi kabinet hanya karena kasus ini. Bahkan jikapun terjadi fakta penderitaan yang lebih luar biasa lagi akibat kenaikan harga BBM, mungkin pemerintah tak akan beranjak untuk mengubah keputusannya.

Yang menyedihkan, intelektual seakan tunduk dengan logika pengetahuan yang ditekuninya bertahun-tahun. Hampir semua mengamini atau diam-diam saja tentang demokrasi prosedural atas legitimasi SBY sebagai presiden pilihan langsung rakyat yang dianggap tak berpeluang dijatuhkan oleh aksi massa. Logika prosedural ketatanegaraan juga turut melemahkan DPR sebagai lembaga yang tak dapat meng-impeach presiden. Namun di tengah prahara nasional ini, yang menyedihkan dimana suara mahasiswa ?.

Ketika terjadi krisis terbesar di Prancis setelah perang perang dunia ke dua, 1968, gerakan mahasiswa muncul sebagai pendobrak dan penentang paling serius atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Gerakan mahasiswa tidak membawa perubahan apa-apa kecuali kecuali hanya mengganti pimpinan pemerintahan. Gerakan mahasiswa Prancis hidup sebentar hidup sebentar dalam hysteria publik dan media massa. Jacques Derrida mengkritik gerakan mahasiswa itu sebagai infantilisme politik yang tak melakukan dekonstruksi intelektual apapun kearah ketercerahan sisitem pemerintahan. Mungkin kritik Derride agak hyperbolik, karena sedikit banyaknya pergantian orang membawa ekspressi perubahan pada sistem.

Pada tahun 1989, ketika gelombang demokratisasi merambah negara-negara komunis, mahasiswa Cina menuntut pemerintah Den Xiao Ping untuk membuka keran liberalisme ekonomi dan politik demi kesejahteraan rakyat. Kata-kata Mao Tse Tung tentang kemandirian dalam kemiskinan lebih berharga daripada kekayaan dalam perbudakan tidak renyah lagi di telinga. Mahasiswa menganggap pemerintah terlalu banyak berbohong dengan media yang dikuasainya. Buktinya, rakyat makin miskin dan terhina. Aksi mahasiswa berujung dengan tumpah darah di lapangan Tiannanmen. Ribuan massa mati terpanggang dan tertembak tentara. Namun, setelah itu Cina berkembang dengan kebijakan ekonomi dan politik yang mulai terbuka dan kompetitif.

Tahun 1998, mahasiswa Indonesia menuntut mundur pemerintahan Orde Baru yang dianggap biang korupsi. Saat itu demonstrasi dipicu pula oleh kenaikan harga BBM yang dianggap tidak sensitif atas krisis ekonomi---meskipun akhirnya harga BBM diturunkan kembali. Langkah pemerintah tidak ampuh. Gelombang aksi mahasiswa mampu menjatuhkan Soeharto, sesuatu yang tidak diperkirakan para analis politik saat itu.

Jauh hari sebelum menaikkan harga BBM, pemerintahan SBY telah menyuarakan berbagai macam argumentasi berkaitan dengan pentingnya melakukan penghematan APBN dengan mencabut subsidi BBM akibat krisis harga minyak mentah dunia yang dirasakan hampir seluruh negara. Namun yang menyedihkan, argumentasi tersebut ditelan mentah-mentah. Tidak ada umpan balik yang dapat menjadi "tanda" bagi mahasiswa untuk menggalang aksi massa dengan argumentasi yang lebih melindungi rakyat. Informasi yang diberikan pemerintah seolah telah menepati derajat scientific sehingga tak ada ruang untuk mengurainya lebih lanjut. Tidak terlihat aksi demonstrasi besar-besaran dan massif yang menolak kenaikan BBM, bahkan respons menolak kenaikan BBM kedua lebih lemah dibandingkan pertama. Padahal, kenaikan kali ini sungguh tidak rasional.

Seharusnya mahasiswa tidak perlu tunduk atas penjelasan scientific yang njelimet tentang pemotongan subsidi yang dipropagandakan pemerintah akan berbanding lurus dengan peningkatan program kesejahteraan rakyat miskin. Apalah arti keilmiahan kalau hanya memproduksi derita?.

Mereka cukup merekam lingkungan di sekitar dan melihat ketimpangan antara teori dan realitas, antara das sollen dan das sain, sebagai sinyal argumentasi menolak kenaikan harga BBM. Seperti dikatakan Edward W. Said, yang membuat gerakan mahasiwa menjadi kuat adalah mediokeritas pengetahuan yang dimilikinya. Ia tidak perlu tahu semuanya untuk bergerak, karena yang menjadi senjatanya adalah suara-suara yang dibisukan oleh arogansi kekuasaan dan pengetahuan.

Namun, aksi massa mahasiswa tidak cukup nyata meskipun semakin hari data-data distorsi dana dan pemberian subsidi makin terang benderang. Bahkan yang menjadi ironi, pengurangan subsidi juga dipergunakan untuk menambah anggaran operasional kementrian dan tunjangan anggota Dewan. Fakta ini telah menyimpulkan bahwa tidak sepenuhnya anggaran yang telah "dirasionalisasikan" tersebut dijadikan sebagai benteng terakhir penyelamatan penderitaan rakyat miskin. Kebohongan menjadi selimut atas kebijakan nasional yang proliberal.

Di sisi lain, banyak masyarakat karena kemiskinannya telah mencapai derajat absolut, luput tercatat oleh BPS sebagai warga negara miskin, bahkan terjadi di ibukota Jakarta. Statistik kemiskinan telah membuat orang kehilangan banyak hal. Ini adalah pengetahuan utama yang dapat dijadikan alas an untuk menggalang aksi demonstrasi dan meminta penurunan BBM, sampai kapanpun hingga berhasil.

Yang dibutuhkan saat ini bukan kesempurnaan pengetahuan atas kebijakan pemerintah yang nyatanya tidak juga transparan. Yang dibutuhkan adalah partikulus wacana, yang banyak terserak di tengah-tengah kehidupan nyata masyarakat lapisan terbawah. Para ibu yang antri berjam-jam hanya demi lima liter minyak tanah mahal, pertengkaran kernet angkot dengan penumpang untuk urusan uang seribuan rupiah, anak-anak yang tidak sekolah karena orangtua tidak memiliki uang, seorang nenek yang mati membusuk karena tidak ada makanan, seorang ayah yang lumpuh oleh stroke karena ditolak rawat dini oleh rumah sakit, dan aneka penderitaan harian lainnya.

...Selengkapnya...

P e r s e l i n g k u h a n

"Keadilan sosial bagi semua"-- yang merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat-- adalah keadilan yang kerap kali dilihat sebagai utopia, karena realitas dalam hidup ini terdapat situasi pasti dimana kesenjangan sosial antara kaya dan miskin selalu ada di dalam struktur masyarakat.

Cita-cita kesejahteraan sosial tetap harus diwujudkan, dengan dasar utama untuk menciptakan keadilan sosial paling maksimal yang bisa ditempuh. Satu-satunya jalan masuk untuk mewujudkan hal itu adalah dengan menciptakan dan menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hukum yang melindungi semua, terutama hukum yang melindungi wong cilik yang selama ini selalu di tepi akibat akal bersaing di dunia nyata.

Kemiskinan di Indonesia harus dilihat dari kacamata yang paling obyektif. Temuan Bank Dunia ( WorldBank ) pada Januari lalu menempatkan separuh lebih penduduk Indonesia berada dalam situasi hidup yang tidak layak. Kita memperoleh pendapatan yang jauh di bawah ukuran kelayakan.

Persoalan utama yang melandasi struktur kemiskinan masyarakat kita karena adanya dosa struktur. Dosa stuktur yang dimaksud adalah menyangkut bagaimana distribusi yang adil dan menjangkau semua pihak. Dengan demikian, keadilan yang sedang kita bicarakan disini adalah menyangkut keadilan untuk semua.

Misalnya, harus memulai diperhatikan adanya biaya produksi yang mahal dalam setiap aspek kehidupan masyarakat di pedesaan sebagai akibat dari sistem jaringan transformasi dan informasi yang hanya tersedia di kota besar yang menjadi pusat ekonomi. Atau contoh yang lebih umum, harus mulai diperhatikan adanya kesenjangan akses ( pendidikan, sosial, ekonomi, budaya ) yang hanya bisa diakses oleh kaum berduit daripada kaum melarat. Atau akses kehidupan yang hanya bisa diakses oleh kaum bandit daripada masyarakat jelata lainnya.

Kehidupan ekonomi yang hanya berfokus pada pusat kota membuat daerah di pelosok semakin tidak tersentuh oleh jaring-jaring ini. Fatalnya, seringkali jaringan ini hanya mengeskploitasi daerah pedesaan tanpa memberdayakannya. Contoh, harga pupuk yang mahal adalah kebijakan " orang kota " yang membuat masyarakat di pedesaan kelaparan.

Mereka hidup susah tanpa tahu mengapa semua ini terjadi. Mereka "nrimo ing pandum", menerima nasib apa adanya dan the show must go on. Mereka tidak tahu logika mengapa harga produksi gabah dan tebu misalnya, sangatlah murah, dan harga pupuk sangatlah mahal. Mereka tidak tahu berapa selayaknya jerih payah mereka harus dihargai karena telah menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan.

Padahal merekalah pahlawan kita selama ini. Pahlawan yang selalu diperah dan diperas tenaganya untuk membiayai kehidupan Indonesia.

Jaringan kekuasaan hanya memfokuskan pembangunan pada pusat kota, dan ini membuat biaya hidup rakyat miskin di pedesaan semakin berat. Beban hidup mereka akan habis hanya untuk membiayai transformasi.

Kemiskinan juga sulit diatasi karena kaum miskin tidak memiliki daya tawar terhadap kebijakan yang selama ini tidak berpihak kepada mereka. Kaum miskin hanya menjadi alat produksi semata-mata.

Pendapatan mereka hanya sekedar mencukupi kebutuhan hidup saja. Inilah yang membuat kaum miskin tak berdaya untuk memiliki daya tawar terhadap pengambilan keputusan. Yang kaya semakin berada di puncak.

Kebijakan politik yang ada selama ini sering ( dan sebagian besar ) hanya berpihak kepada mereka yang memiliki alat produksi dan modal. Kaum miskin diperas tenaganya hanya sekedar menjadi buruh kasar dengan dalih keterampilan mereka terbatas. Tetapi pemerintah, di sisi lain, tidak mampu berbuat bagaimana seharusnya meningkatkan keterampilan mereka agar bisa berkompetisi lebih adil dengan lainnya.

Ketidakmampuan mereka inilah yang sering dieksploitasi tanpa rasa kemanusiaan. Ini membuat posisi daya tawar mereka begitu lemah. Dalam kajian teoritis atau secara ideal, mereka memang dilindungi oleh negara, namun dalam konteks realitas mereka adalah pecundang yang sering ditipu daya oleh dua poros utama, yaitu : Modal dan Penguasa.

Kaum miskin selalu dilihat sebelah mata dalam berbagai proses pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dilahirkan penguasa tidak terlalu banyak memperhatikan poros warga negara. Warga negara yang miskin dianggap tidak memiliki kedaulatan tertinggi di dalam sebuah negara. Pelanggaran konstitusi ini terus terjadi tanpa adanya kemauan untuk memperbaikinya. Misalnya dengan melahirkan sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh mengapresiasikan dan melibatkan kaum miskin untuk berperan sebagai warga negara normal.

Penguasa kita masih menggunakan pola VOC pada zaman Hindia Belanda dalam salah satu programnya. Badan Publik, yaitu Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya menyejahterakan masyarakatnya justru berperilaku sebaliknya. Mereka gagal memberi nilai tambah bagi masyarakat.

Fatalnya, seringkali dana itu di korup oleh pengelola badan publik dalam berbagai skandal, baik dengan parpol maupun lainnya.

Dalam birokrasi publik kita, korupsi seperti sudah lazim diterjemahkan sebagai " uang lelah ". Mentalitas dan kebudayaan ini tanpa disadari meneruskan warisan budaya yang ditanamkan oleh kultur centengisme yang digunakan VOC untuk memperalat pribumi dalam mengabdi pada kepentingan penjajah. Kultur ini menjadi subur karena para pelaku politik sudah bersekutu dengan para pelaku bisnis hitam.

Ini kenyataan yang membuat keadilan di negeri kita sulit diwujudkan.

Elite politik yang masih bermentalitas pola VOC dan fasisme Jepang ini membuat bangsa terpuruk karena terjadi perselingkuhan antara poros negara dengan badan publiknya dan poros pasar dengan komoditas bisnis. Dalam perselingkuhan ini poros warga selalu dijadikan korban.

Kapan elite politik keluar dari lingkaran setan ini?.

...Selengkapnya...

Otsus Menelan "Korban"

"Jangan kami saja rakyat kecil yang berani dihukum cambuk di depan umum, orang-orang kaya atau orang-orang penting, bila divonis cambuk, juga harus ditonton masyarakat umum" ( salah seorang terpidana hukum cambuk di Bireun - Aceh 2005 )


Dalam beberapa kali penerbitan di bulan April dan Mei, beberapa media cetak lokal dan nasional sempat melansir berita mengenai proses persidangan di Mahkamah Sya'riah ( MS ) Bireun terhadap 20 warga setempat yang didakwa melakukan tindak pidana perjudian. Meskipun perjudian tergolong kasus tindak pidana biasa, namun dalam kasus itu mendapat banyak perhatian dari masyarakat luas di Aceh, karena untuk pertama kalinya hukum atau Syariat Islam coba diterapkan di provinsi NAD. Majelis Hakim MS yang menyidangkan perkara ini mencoba menjerat para terdakwa dengan pasal-pasal yang temuat dalam Qanun ( peraturan daerah ) No. 13 / 2003 tentang perjudian ( maisir ).

Dalam proses persidangan akhirnya ke 20 warga tsb divonis hukum cambuk bervariasi, mulai dari 6 - 10 kali. Bahkan vonis terhadap 12 orang dianataranya telah memilki status kekuatan hukum tetap karena mereka tidak memanfaatkan waktu yang ada untuk mengajukan proses banding. Memang belum ada eksekusi karena masih menunggu SK dari gubernur.

Sepintas sepertinya peristiwa hukum di Bireun ini telah berjalan sesuai landasan hukumnya, yaitu UU No.18 / 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi NAD. Di dalam kedua UU tersebut, secara jelas disebutkan bahwa Aceh memiliki hak untuk menjalankan Syariat Islam bagi seluruh muslim yang berada di wilayah tersebut.

Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kebijakan penerapan Syariat Islam di Aceh sebenarnya masih menyisakan beberapa persoalan. Salah satu persoalan yang sepertinya masih belum terjawab sampai sekarang adalah menyangkut kelengkapan instrumen hukum pelaksanaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No.18 / 2001, MS yang berada di tingkat kabupaten atau kota merupakan pengadilan tingkat pertama. Sedangkan di MS di tingkat provinsi merupakan pengadilan tinggi. Pengadilan tingkat kasasi tetap berada pada Mahkamah Agung.

Sejauh ini di seluruh daerah kabupaten atau kota dan provinsi NAD, MS sudah terbentuk. Tetapi hal tersebut agaknya belum diikuti dengan pembentukan lembaga khusus di tingkat MA yang memiliki wewenang memeriksa permohonan kasasi ataupun peninjauan kembali perkara-perkara dari MS. Paling tidak hal ini terlihat dari penjelasan Bagir Manan, ketua MA pada 2002 lalu. Menurutnya masih perlu dicari kesinambungan ( lembaga ) yang menghubungkan antara MS dan MA. Karena bagaimanapaun juga, MS masih merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

Dengan kata lain, kelengkapan institusi hukum yang akan menangani perkara-perkara Syariat Islam dapat dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi. Anehnya, dalam kasus Bireun, terkesan pemerintah daerah dan institusi peradilan setempat cukup berani menggelar proses persidangan kasus perjudian tersebut melalui MS. Sementara keberadaan lembaga khusus di tingkat MA sendiri belum jelas, apakah sudah atau belum dibentuk.

Persoalan lainnya tentang waktu dari penerapan Syariat Islam itu sendiri. Sebagai salah satu kebijakan khusus dalam paket kebijakan Otonomi Khusus Aceh apakah Sya'riat Islam yang diterjemahkan seperti dalam kasus di Bireun itu mendesak serta berada pada moment yang tepat untuk dilaksanakan ?.

Keinginan memberlakukan Syariat Islam di Aceh pada awalnya muncul pada 1948. Adalah Soekarno, presiden RI pertama, yang berjanji memberikan status daerah khusus kepada Aceh untuk mengatur daerahnya sendiri. Pemberian janji oleh Soekarno tersebut didasarkan atas pengamatannya setelah melihat kondisi sosial masyarakat Aceh saat itu yang sangat kental budaya keislamannya. Ucapan soekarno itu sendiri disampaikan dalam sebuah perbincangan antara dirinya dan tokoh ulama kharismatik Aceh Tengku Muhammad Daud Beureueh di Banda Aceh pada Juni 1948.

Keinginan tersebut baru benar-benar bisa diwujudkan setelah lebih empat dekade kemudian melalui UU No.18 / 2001. Meskipun demikian, perlu juga dipahami bahwa UU tersebut lahir bukan semata-mata berfungsi sebagai payung hukum penerapan Syariat Islam, melainkan juga sebagai salah satu pendekatan pemerintah pusat untuk mengatasi konflik politik antara RI dan GAM serta ekses yang ditimbulkan dari konflik tersebut.

Di tengah kondisi sosial masyarakat Aceh seperti saat sekarang, kebijakan Syariat Islam bergerak terlalu progresif dibanding pencapaian tujuan utama kebijakan otsus. Apabila pemberlakuan Syariat Islam ini tidak segera dihentikan untuk sementara, tidak berlebihan jika dikatakan kebijakan otsus bukan sebuah solusi bagi penderitaan rakyat Aceh. Ia lebih tepat dikatakan sebagai "alat baru" pemerintah yang ( untuk kesekian kalinya ) menempatkan rakyat Aceh sebagai " korban ".

Alasannya, selain tingkat kesejahteraan rakyat Aceh yang tidak terpulihkan dengan adanya otsus ini, dalam prakteknya hukum di Indonesia hanya mampu berlaku efektif bagi masyarakat golongan kecil. Sehingga wajar jika muncul kekhawatiran, seperti yang diucapkan oleh salah seorang terpidana hukum cambuk, bahwa Syariat Islam ini nantinya juga tidak mampu berlaku adil.

Kalaupun pelaksanaan Syariat Islam ini tetap dipaksakan, langkah awal yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah NAD adalah melakukan penilaian ( terutama ) sejauh mana kesiapan masyarakat Aceh sendiri untuk menjalankan Qanun / Qanun-qonun Syariat Islam.

Hal ini menjadi penting, karena kalau dilihat dari rentang waktu munculnya ide pemberlakuan Syariat Islam dengan kehadiran landasan hukumnya yang sangat jauh, tidak tertutup kemungkinan terjadi pergeseran nilai-nilai sosial di tengah masyarakat Aceh yang berakar pada Islam. Dengan kata lain, kondisi kultur keislaman masyarakat Aceh seperti masa lalu harus dihadirkan terlebih dahulu sebelum Syariat Islam diterapkan.

Disamping itu masalah kelengkapan perangkat hukum menjadi bagian penting lain yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat, sehingga tidak menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat apakah pemerintah pusat sepenuhnya setuju dengan pemberlakuan Syariat Islam di Aceh ?

Tetapi jika pemerintah mau lebih arif, perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh harusnya jauh lebih dikedepankan dibandingkan pelaksaaan Syariat Islam. Lagipula, bukanlah faktor utama penyebab konflik Aceh adalah karena ketidak adilan di bidang ekonomi, politik, dan hukum, bukan karena tuntutan ada atau tidaknya Syariat Islam ?.

...Selengkapnya...

P a r s e l

Saya sorongkan kartu merah kepada Presiden Yudhoyono. Lho, apa pasal ?. Karena Presiden Yudhoyono telah memborong parsel untuk kaum duafa. Lho, kan bagus, Presiden jadi dermawan?. Tidak!. Lho, memangnya kenapa koq tidak?. Karena Presiden Yudhoyono telah tersangkut parcel gate. Wah, parcel-gate? Ha ha ha, ngaco kamu!.

Sampai sejauh ini terus mengiang fatwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan oleh Erry Riyana Hardjapamekas bahwa, "Tradisi mengirim parsel bisa saja menjurus pada penciptaan situasi yang tidak fair dan cenderung korupsi." Lalu larangan parsel ini disambut gembira oleh Lucky Djani dari Indonesia Corruption Watch yang mengimbau Presiden supaya melembagakan fatwa itu dengan menyatakan, "Misalnya, presiden bisa menerbitkan instruksi presiden menolak parsel."

Dengan memborong parsel itu, Presiden telah melanggar fatwa parsel itu. Lho, kamu itu bagaimana sih?. Yang disebut parcel gate adalah jika Presiden menerima parsel dari kalangan bawah. Tidak!. Lho, tidak bagaimana?. Sama saja, dari bawah keatas atau dari atas ke bawah. Yang jelas, apa saja yang ada hubungannya dengan parsel, haram hukumnya. Wah, haram hukumnya? Ha ha ha, kamu itu tidak bisa membedakan persoalan!. Kau kemanakan benakmu?.

Begini. Sudah jelas para pejabat negara dilarang menerima parsel karena parsel sudah dianggap sebagai sumber KKN. Dengan demikian, para pejabat juga dilarang mengirim parsel sekalipun untuk fakir miskin, karena parsel yang dikirm itu juga bisa menjadi "politik uang". Masih ingatkan politik uang?. Parsel dari presiden itu dapat ditafsirkan sebagai usaha merayu suara kaum dhuafa supaya tetap mendukung kepemimpinan Presiden. Nah, logis kan?.

Wah, pikiran kamu sungguh-sungguh ruwet!. Buat apa Presiden Yudhoyono merayu suara rakyat jelata, beliau kan sudah berkuasa. Berkuasa?. Disitulah letak bahayanya. Justru karena beliau sudah sangat berkuasa, harus berhati-hati. Kekuasaan dapat menelan siapa saja yang memegangnya.

Oke, setelah kena kartu merah, apa yang harus dilakukan presiden?. Sederhana saja, yaitu supaya presiden mencabut larangan mengirim parsel darimanapun kepada siapapun. Jika "parsel haram" terus berlaku, ini berarti pemerintah telah menolerir suatu sikap otoriter, main hakim sendiri, dari sebagian masyarakat masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Ini jelas akan membangun masyarakat anarkis. Setiap lembaga bisa berbuat sewenang-wenang terhadap lembaga lain atau terhadap siapapun yang tidak disukainya. KPK dan ICW bertindak atas dasar dugaan-dugaan, jauh dari sikap rasional. Sikap begini sungguh berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar apa dan undang-undang apa KPK dan ICW bisa menelurkan keputusan yang aneh dan merugikan itu?.

Para pejabat negara dalam zaman reformasi ini koq suka berperilaku berlebihan untuk ukuran-ukuran yang lumrah. Misalnya ada yang mengembalikan Volvonya yang dianggapnya mewah, jauh dari "sama rata sama rasa" dengan rakyat miskin. Padahal mobil Volvo sebenarnya mobil standar untuk pejabat negara. Mobil Volvo dianggap sangkil dan mangkus ( efektif dan efisien ) bagi kinerja para pejabat.

Jangan sampai menolak Volvo jadinya kinerja penjabat itu jadi merosot. Merosot karena di rumah terus bertengkar dengan istri dan anak sebab rebutan mobil butut antara untuk belanja dan mengantar anak ke sekolah. Atau pejabat itu memilih bergelantungan di bus kota yang penuh sesak sehingga ketika turun di depan gedung MPR, pemimpin saya itu terhuyung-huyung karena kehabisan oksigen lalu masuk angin lantas terkapar diatas dipan yang keras dan kumuh sehingga tidak mampu bekerja. Apa itu yang dimaui dengan menolak Volvo?.

Dengan menolak Volvo, seolah bisa untuk membayar kemewahan yang diperlihatkan para wakil rakyat lewat gontok-gontokan. Konflik para wakil rakyat itu jauh lebih mewah daripada mobil Volvo. Saya percaya, pemimpin saya tidak "gegar kemewahan" disebabkan mengendarai mobil Volvo. Lagian, yang lain menerima koq yang ini menolak, kentara para wakil rakyat itu tidak kompak.

Yang penting, hatinya sederhana. Biar naik mobil rongsokan kalau hatinya mewah, tidak ada gunanya. Yang penting, para wakil rakyat bekerja sepenuh hati untuk rakyat. Jika bekerja sepenuh hati, sesuatu yang mewah itu jadi sederhana karena tertutup oleh prestasi kerja.

Seandainya seluruh pejabat negara menolak Volvo, tidak akan mengurangi kebocoran keuangan negara, tidak menambah kepatutan moral, dan tidak mendatangkan keuntungan berbentuk apapun karena mobil Volvo cuma setetes air di keluasan dan kedalaman sebuah samudera.

Sebagai rakyat kecil, saya ikhlas koq pemimpin saya naik Volvo. Tidak, tidak, saya tidak merasa iri dan sewot melihat pemimpin saya naik Volvo.

Sementara itu soal parsel, terus berkembang. Lho, kalau mau nyogok atau punya sikap pamrih terhadap kekuasaan dan uang, banyak jalan yang bisa dilakukan.Tidak perlu lewat parsel. Bisa lewat rekening dan itu sangat sulit dilacak. Juga bisa saja ditempuh jalan lain, misalnya dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesian Corruption Watch. Kenapa tidak ? Jelas, KPK dan ICW mau menunggangi Presiden Yudhoyono untuk menaikkan gengsinya. Awas lho, Presiden Yudhoyono, Anda jangan mau ditunggangi lembaga apapun dengan dalih dalih suci seolah-olah lembaga itu yang paling suci. Jangan-jangan karena ketidak mampuan KPK dan ICW dalam mengungkap kasus korupsi lalu mencari-cari kesibukan supaya nampak berjasa. Akibatnya pengusaha kecil yang coba mau berdiri, pada berkaparan.

Mulai sekarang bangkitlah Asosiasi Parsel Indonesia. Jangan bersedih dan jangan minta-minta dukungan DPR dan MPR atau lembaga manapun. Berjuang sendiri saja. Mulai hari ini jajakan ke kantor-kantor pemerintah dan gubernuran. Teriakkan: " Parsel suci hanya untuk pejabat suci !"

...Selengkapnya...

Mudik Lebaran

Mudik Lebaran memang sudah bagaikan suatu ritus yang tidak jelas, entah keajaiban fenomena agama, sosial ataukah budaya. Berita kemacetan, kematian sudah menjadi pemandangan umum di berbagai jalur arus mudik. Inilah teror kehidupan yang tak pernah berhenti merenggut nyawa kaum urban di negeri ini setiap tahunnya. Padahal sepenggal harapan para pemudik itu, sesungguhnya hanyalah "rindu" untuk menjenguk kampung halaman. Rindu tanah asal kebudayaan, rindu sanak keluarga, adat istiadat, kawan-kawan lama yang masih betah hidup di kampung halaman. Kawan-kawan lama yang tak tersentuh gemerlap kehidupan kota. Menjenguk tanah asal kebudayaan untuk menciptakan kembali identitas diri adalah berkah lain dari tradisi mudik. Kekerabatan yang tercerai berai dalam kurun waktu satu tahun akan menemukan identitasnya ketika mudik menjadi orkestra terakhir kaum urban.

Dalam banyak hal, mudik juga merupakan asuransi sosial yang secara khusus akan mampu menekan ketegangan antara kota dan desa. Satu hal yang mustahil bisa ditilik pada masyarakat dunia manapun, dan agama manapun kecuali Indonesia dan Islam, bahwa realitas mudik menjadi sesuatu yang "wajib" bagi para pelancong, pejuang kehidupan, yang setiap hari mengais rezeki di kota-kota besar.

Di negara maju seperti Amerika juga ada ritus serupa seperti Christmas Day dan Thanksgiving Day. Dua peristiwa itu juga dijadikan ajang untuk berkumpulnya seluruh keluarga inti mereka. Tetapi ritus mereka tidak sefenomenal yang melibatkan banyak orang, sumber daya dan fasilitas negara dalam skala besar. Tidak dalam skala keluarga jaringan.

Padahal tidak ada kaitan signifikan antara ritual mudik ini dan penghayatan keagamaan seseorang. Unik memang!.

Bagaimana sebenarnya fenomena ini membawa manfaat bagi pembangunan regional khususnya di wilayah pedesaan, khususnya peran ekonomi bagi wilayah urbanite itu?. Yang terlihat adalah bentuk lain dari "buang kekayaan" selama hidup setahun mengepung kota, untuk kemudian menabur hasilnya ke desa. Yah, semacam reaksi massal terhadap dampak sosial pembangunan. Ada pertentangan antara sakralitas dan profanitas.

Lahirnya tradisi mudik memang berasal dari realitas sakral pada bulan Ramadhan, tetapi mudik itu sendiri realitas profan yang tidak memiliki kaitan dengan unsur-unsur nilai sakral. Malah fenomena ini melahirkan teror lain, berupa kecelakaan lalulintas selama dalam perjalanan mudik, yang semoga saja jumlahnya tidak akan makin meningkat sampai menjelang arus balik nanti.

Uniknya lagi, para pemudik ini mengatakan "gak plong kalo lebaran gak mudik". Seolah fenomena mudik ini merupakan "orgasme spiritual" menjelang Hari Raya Idul Fitri di negeri ini. Inilah siklus unik kehidupan yang juga menakjubkan di negeri ini.

Yah, mudik tetaplah mudik, tidak ada grand theory ataupun backmind yang jelas, selain kangen-kangenan pulang kampung, rindu tanah asal. ( Selamat mudik saudara-saudaraku )

...Selengkapnya...

Yang Masih Tercecer

"Kring..kring..kring..., suara bel sepeda Phoenix buatan Taiwan itu membelah panasnya Jakarta di sebelah barat dan kota. Sarman, si pemilik sepeda itu, ringan saja mengayuh tunggangannya melawan arah. Kadang "nyalib" di depan kendaraan lain yang melaju kencang. Raungan klaksonpun bersahutan mewakili kekesalan pemilik kendaraan lain. Peluh bercucuran dari wajah pak Sarman yang terlihat lebih tua dari umurnya yang sebenarnya.

Namun suara klakson kendaraan lain tak membuat pak Sarman grogi, tetap santai dia mengayuh pedal sepedanya. Lewat kayuhan sepedanya inilah pak Sarman menyambung hidup keluarganya. Pria berusia 42 tahun ini adalah salah seorang pengojek sepeda yang kini masih banyak di kawasan Jakarta Kota. Bahkan menjadi tunggangan alternatif yang tak lekang oleh panas hujan dan tak lapuk oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Habis mau bagaimana lagi ?. Berjalan kaki ke tempat beraktivitas pasca kenaikan BBM ?. Apa Mungkin ?. Lihatlah bagaimana kondisi trotoar di negeri ini. Trotoar bukan lagi untuk pejalan kaki, tapi sudah dimonopoli oleh pengendara motor dan pedagang kaki lima. Belum lagi kondisinya yang tidak terawat, masih banyak terdapat kawat bekas galian, berlubang-lubang tidak rata dan ditumbuhi pepohonan yang akarnya kadang menyandung para pejalan kaki. Belum lagi galaknya pengendara motor yang jika mereka melajukan motornya di atas trotoar, lantas ada pejalan kaki yang dianggap menghalangi jalan mereka, mereka akan membunyikan klaksonnya, mempelototkan mata sambil mengumpat, Woi, minggir!. Nggak ngeliat apa lu!". (Minggir?. Lha mau minggir ke mana lagi. Trotoar kan tempat kami berjalan kaki?. Apa kami mesti turun ke bahu jalan untuk berjalan?. Yah, terpaksalah daripada saling ngotot, ngeyel, dan memang akhirnya hanya itulah yang bisa kami lakukan. Berjalan kaki di bahu jalan raya sambil mangkel di hati pula. Kadang masih juga beresiko keserempet oleh sliwerannya kendaraan umum seperti metro mini, kopaja, mini angkot dan pengendara lainnya. Belum lagi kami harus berjalan menghindar dari kerumunan para pedagang buah-buahan dan kaki lima lainnya yang ikut meramaikan suasana pertrotoaran disini. Aduh....)

Lain halnya dengan pak Sarman yang satu ini. Keluwesannya mengendarai sepedanya menembus semrawutnya lalulintas merupakan alasan mengapa masyarakat masih setia memilih angkutan tradisional ini. Bahkan pak Sarman telah mempunyai pelanggan tetap yang menggunakan jasanya usai jam kantor. Bersama sekitar 60 orang rekan-rekannya, pak Sarman menunggu penumpang dengan sabar di depan Stasiun Kereta Api Beos , Kota.
"Saya sudah tujuh tahun ngojek sepeda" katanya. Sebelum menjadi pengojek, pak Sarman mengaku pernah bekerja di berbagai toko dan pabrik di ibukota, namun ketidaksenangan diperintah oranglain membuatnya banting setir. Awalnya menjadi pengojek sepedapun gara-gara tetangganya menawari untuk membawa sepeda yang tidak dipakai lagi. "Yah..akhirnya keterusan sampai sekarang," katanya lagi sambil tertawa terkekeh mengusap peluh di dahinya.

Yang tidak bisa disembunyikan adalah guratan wajahnya yang seolah menjadi bukti kerasnya perjuangan hidup.

Soal penghasilan, pak Sarman menuturkan, "Yah...lumayanlah bisa mendapatkan 15 ribu sampai 20 ribu rupiah sehari, karena tidak dibebani setoran. Kalau pengojek lain yang masih dibebani setoran, harus menyisihkan sejumlah 15 ribu hingga 20 ribu rupiah kepada pemilik. Ini sepeda Phoenix saya beli seharga 300 ribu rupiah, kalau yang baru sih bisa sampai 500 ribu rupiah," katanya sambil menunjuk sepedanya yang telah dilengkapi jok tambahan itu.

Karena menjadi pihak yang lemah, daya tawarpun rendah. Sulit bagi mereka mematok harga. Nominal Rp.1500,- dianggap layak untuk berjalan dari Stasiun Kereta Api Beos menuju kantor pos yang berjarak sekitar 300 meter. Namun tak jarang pula, seberapapun uang yang diberikan penumpangnya mereka terima dengan ikhlas.

Kendati minim dalam penghasilan, mereka tidak minim dengan kebaikan. Bahkan persainganpun disikapi dengan bijak. Tenggang rasa menjadi sebuah keharusan ketika melihat ada teman yang belum mendapat penumpang. Mereka sadar betul bahwa rejeki itu sudah ada yang mengatur. Untuk apa saling sikut jika hanya menimbulkan penderitaan yang berujung pada ketidaknyamanan dalam hidup dan bertambahnya musuh ?.

Meski tidak semua pengojek sepeda memiliki sifat seperti pak Sarman ini, namun ada kesamaan yang tidak bisa hilang dari mereka, yaitu komunitas marjinal. Namun rasa "nrimo" lah yang membuat kaum terpinggirkan ini menjadi "survive". Setelah merasa cukup, tidak ada lagi niatan untuk merebut milik orang lain.

Saat ini ojek sepeda hanya ada di kawasan Jakarta Utara dan Kota. Mereka para pengojekpun menjadi fasih dengan perkembangan yang ada di wilayah itu, bahkan mereka sekaligus berfungsi sebagai pemandu wisata di kawasan yang memang terkenal dengan kota tua yang banyak peninggalan bangunan bersejarahnya. Dengan uang sekitar 20 ribu rupiah, kami bisa diajak berkeliling kota. Mulai dari Stasiun kota, Museum Sejarah Jakarta, hingga ke pelabuhan Sunda Kelapa, sambil dengan senang hatinya mereka menceritakan sejarah bangunan-bangunan yang ada di sekitar situ. Akan lebih menyenangkan lagi jika hal ini dilakukan pada malam hari, setelah terik matahari Jakarta terganti oleh semilir angin laut.

Kehidupan kadang terasa tidak berubah. Kala senja menyisir pantai teluk Jakarta, pak Sarmanpun dengan bersenandung lirih--entah lagu apa yang dinyanyikannya--membelokkan setang sepedanya ke rumah, menemui anak dan istrinya. Masih tampak sesungging senyumnya karena mengantongi hasil tetesan keringat yang diperolehnya seharian. Sembari berdoa pada Sang Khalik, "Tuhan, berilah kesempatan pada saya untuk bisa berbuat baik dan menjadi lebih baik lagi"

(Ah, sebait doa sederhana dari pak Sarman dan rekan-rekannya, yang masih sawang sinawang dengan koor serempak para anggota DPR ketika menerima tambahan tunjangan sepuluh juta rupiah, di tengah duka abadi karena naiknya harga bahan bakar minyak di negeri ini), terdengar jelas sampai kami kembali membuka hari esok.

...Selengkapnya...

Tigaperempat Bulan Satu Perenungan

Memasuki bulan Ramadhan ini , kita mempunyai suguhan istimewa yang mendahului sahur pertama untuk berpuasa. Yaitu "hidangan" teror bom dan bahan bakar minyak. Hal yang pertama, selain mengundang perhatian dari seluruh kalangan dunia, juga menimbulkan anggapan pada masyarakat luas bahwa negeri kita adalah lahan bagi hidupnya satu bangsa yang telah disarangi kelompok teroris. Mungkin tak ubahnya laba-laba yang pernah saya lihat membuat jejaringannya di sudut-sudut dan langit-langit rumahku. Jika seperti itu keadaannya, maka kesimpulannya sudah jelas. Sayalah yang lalai. Lalai dalam memperkirakan bahwa segumpal kotoran ternyata tak lebih dari setitik debu yang jika dibiarkan terus menerus akan berkelompok dan menjadikan pemandangan di rumah sayapun tak bersih lagi.

Namun bom bukanlah debu seperti debu yang beterbangan di atas kepala saya ataupun seperti sarang laba-laba di dalam rumahku itu. Ia dapat menimbulkan ledakan debu yang sangat dahsyat. Tidak hanya kepada harta benda yang kita miliki, rumah kita yang berdiri di atas tanah negeri ini, tapi juga ledakan ketakutan di hati seluruh penduduk dunia.

Bahkan Mesir yang beberapa tahun terakhir dikenal sebagai negara yang cukup amanpun, ternyata eskalasi kekerasan di negeri itu belakangan ini cukup mencemaskan pula. Arab Saudi juga sampai sekarang masih dalam pertarungan melawan kelompok garis keras yang bersembunyi di negara itu. Begitu pula di Marokko, juga Cassablanca yang menjadi saksi bisu aksi antikemanusiaan ini.

Saya tidak pernah mengerti mengapa tindak kekerasan kini semakin menjadi-jadi justru ketika peradaban semakin menua. Seingat saya, pijakan analisis yang terkait dengan masalah terorisme ini adalah masa terjadinya tragedi 11 September tahun dua 2001, empat tahun yang ada di hadapan jika kita berjalan balik menghampiri peristiwa itu.

Setelah masa itu, ada dua perasaan yang saling "menikam" hati umat Islam. Pertama, rasa duka karena tragedi itu mengorbankan rakyat yang tidak bersalah. Kedua, rasa suka karena mereka--pelakunya--menganggap sebagai ekspressi perlawanan umat Islam terhadap Amerika yang selama ini selalu memojokkannya. Kedua perasaan yang saling menikam itu meninggalkan bekas yang sama saja: luka. Rasa suka seperti yang bagaimana jika aksi berdarah berarti bersekongkol dengan kejahatan ?. Namun pada perjalanan selanjutnya, rasa duka itupun terkalahkan dengan rasa suka setelah Amerika menyatakan perang terhadap kelompok Osama bin Laden yang bersarang di Afganistan. Aksi protespun memenuhi negara Islam. Bahkan aksi-aksi protes ini menobatkan seorang Osama sebagai "pahlawan Islam".

Ketika Amerika menghadapi Uni Sovyet di Afganistan, untuk menaklukkan Sovyet, Amerika pernah juga melakukan hal yang sama, yaitu bekerja sama dengan garis keras Islam yang juga melibatkan Osama. Karena mempunyai keinginan yang sama, maka terjalinlah kerja sama yang rapi untuk menghancurkan musuh bersama saat itu, yaitu Sovyet. Oleh karena itu, ketika kelompok Osama yang dulunyapun dilatih Amerika untuk menghancurkan Sovyet kini berbalik menyerang Amerika, maka penamaan yang tepat untuk kondisi itu tak lain adalah senjata makan tuan. Silang kepentingan yang menjadi pemainnya.

Mari kita bedah perkembangan teror yang terakhir ini banyak menghantam umat Islam sendiri. Ada perbedaan antara koalisi umat Islam dan kelompok garis keras yang dilakukan ketika Amerika menyerang Osama, dengan koalisi yang dilakukan Amerika dan garis keras untuk menghadapi Sovyet. Perbedaannya ada pada tujuan dan sokongan kekuatan. Untuk menumpas "musuh" sebesar Amerika perlu kekuatan tangguh secara militer dan ekonomi. Sedangkan "koalisi tak bersenjata" antara umat Islam dan garis keras tidak mumpuni, lambat launpun melemah dan kemudian hancur. Umat Islampun "menginjak" figur seperti Osama, dengan bermunculannya slogan dimana-mana bahwa Osama merusak citra Islam.

Di sisi lain, kalangan garis keras yang merasa dikhianati, menuduh negara-negara Islam bekerja sama dengan musuh. Aksi kekerasanpun mulai dialamatkan kepada mereka, termasuk Arab Saudi, Maroko, Mesir dan kami Indonesia. Kitalah yang selalu menjadi sasaran kekecewaan siapapun dan apapun terhadap perputaran waktu yang senantiasa mengandung kejadian, peristiwa dan yang kemudian menjadikannya sebagai sejarah.

Sekarang tentang saudara seibu kita disini. Keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak dan membagikan dana kompensasinya dalam bentuk bantuan langsung secara tunai kepada rakyat telah mengalihkan isu politik yang sensitif tentang hal itu, menjadi isu yang sangat teknis di lapangan. Ketika bantuan tunai dana kompensasi BBM itu sedang dibagikan kepada seluruh rakyat, antrian warga yang sedemikian panjang membuat kondisi fisik saudara kita menjadi lemas dan akhirnya pingsan dalam barisan rakyat miskin. Bahkan ada yang pingsan dan tak tertolong lagi hingga menemui ajalnya. Ada pula diantara kita yang mengomel karena tidak dapat menahan diri untuk bersabar menghadapi situasi di lapangan. Bahkan seorang nenek di Jogjakarta nekat menerjunkan dirinya ke dalam sungai untuk bunuh diri saja karena sudah frustrasi dengan urusan penerimaan kartu kompensasi BBM itu. Jika takut bunuh diri tapi tidak takut membunuh yang lainnya, seseorang di negeri inipun dapat dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain di luar dirinya hanya karena faktor emosi. Seorang ketua RT (rukun tetangga) di daerah Jambi kabupaten Bungo, tewas dibunuh salah seorang warganya yang emosi karena korban tidak mendaftarkan warga tersebut sebagai warga miskin penerima dana kompensasi BBM.

Ada lagi pernik yang lucu. Di Sulawesi tengah kabupaten Donggala, ada keluarga yang menolak di daftar sebagai warga miskin karena malu dengan anggapan itu. Yah, istilahnya biar miskin yang penting sombong. Ini menyulitkan badan pusat statistik disana. Karena selain kurangnya waktu untuk pendaftaran dan tenaga pendata, juga kondisi geografis yang sulit dijangkau. Untuk mencapai daerah pegunungan dan kepulauan di sana harus naik kuda, bahkan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki.

Kalau ada warga yang malu dianggap miskin dan menolak bantuan tunai tersebut--padahal memang miskin keadaannya--ada lagi keluarga yang keadaannya cukup layak namun mengaku miskin supaya bisa mendapatkan bantuan itu. Ada pula diantara kita yang mengajukan protes jika tidak didaftar sebagai warga miskin, karena kemiskinan adalah identitas rakyat di negeri ini. Kita khawatir jika tanpa identitas kemiskinan itu, pemerintah tidak dapat mengenali kita lagi...

Padahal, penentuan kriteria keluarga miskin inipun sebenarnya tidak luput dari persoalan tentang bagaimana variabel yang disebut miskin itu, jika dikaitkan dengan tingkat penghasilan keluarga. Ada sebuah keluarga yang rumahnya dibangun dengan sistem gotong royong--seperti arisan pembangunan rumah-- sehingga kondisi rumah yang ditempatinya tampak layak. Padahal jika ditinjau dari besarnya penghasilannya perbulan, mereka tergolong miskin.

Ada lagi yang berkesan seperti bantuan salah alamat. Dana kompensasi BBM dikirim kepada keluarga yang tergolong mampu, sehingga bantuan tunai itu bukan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari , tapi malah digunakan untuk membeli baju baru buat lebaran. Ada kepala desa yang dihajar karena urusan pembagian subsidi tunai langsung itu, namun ada pula kepala desa yang diam-diam ketahuan menyunat uang bantuan itu hingga 20%. Ini semua terjadi memang karena buruknya pengamanan dan kontrol kita selama di lapangan.

Dan yang paling memprihatinkan, semua ini terjadinya justru pada bulan Ramadhan. Bulan yang seharusnya tepat untuk sebuah kontemplasi yang manis pada diri setiap umat Islam.

Rakyat di negeri ini selalu terpapar sebagai model dari dua realita hidup: Islam dan kemiskinan. Kemiskinanlah yang menobatkan dirinya menjadi ibu dari semua keturunan dan anak cucu persoalan di negeri ini. Agama yang tidak mampu menggerakkan umatnya untuk mengamalkan ibadahnya dalam hidup bermasyarakat, diibaratkan sebagai bapak yang lama kelamaan menjadi impoten karena setiap hari ibu selalu mengomel tentang urusan dapur. Dan bapakpun mulai banyak berdiam diri karena sudah pusing tak menemukan lagi cara jitu untuk menenangkan ibu yang selalu menuntut penghasilan yang memadai, sebagai landasan kebutuhan hidup.

...Selengkapnya...

Air Mata

Izinkanlah kami, rakyat miskin, untuk memeras airmata darah. Itulah satu-satunya yang kami punyai, tinggal. Tidak, tidak. Kami rakyat miskin tidak menangis lagi. Kami hanya meminta izin untuk tetap sengsara disebabkan ketidak becusan kami dalam berburu nafkah. Jangan cambuk lagi kami dengan kasih sayang, cambuklah kami dengan penderitaan sepuluh tahun lagi, duapuluh tahun lagi, limapuluh tahun lagi, supaya kami, rakyat miskin, terus belajar bagaimana bertahan di segala cuaca.

Ketika menyadari bahwa setiap hari kami sangat kesukaran dalam mengatur uang belanja kami yang cupet, kami sadar, semakin mempersulit kerja siapapun yang mencoba menolong kami. Ya, kami menjadi beban. Beban yang berat sekali bagi siapa saja yang memikul kami.

Bagaimana kemungkinannya jika kami mengajukan eutanasia saja. Sekitar separo dari penduduk negeri ini, rakyat miskin, bisa dieliminasi supaya beban yang menyebabkan semuanya menderita bisa berkurang dalam sekejap. Tak ada gunanya memelihara rakyat miskin. Disamping sangat menghambat moderinisasi, rakyat miskin juga sangat boros dalam melahap kekayaan bangsa.

Kenaikan harga BBM memang fatal. Kami, rakyat miskin, ditempeleng telak. Kami terkapar. Ada saja anak-anak kami yang mencoba bunuh diri karena tidak mampu membayar yuang sekolah. Tidak tanggung-tanggung, 27.000 murid sekolah di Bogor terancam putus sekolah. Dewasa ini, kami yang jumlahnya ribuan, macet sekolahnya. Lalu menggelandang mencari pekerjaan apa saja. Kami juga menjadi pemulung, pengemis, penjambret, pencuri, perampok, pemerkosa, pembunuh, agen dari segala kerusuhan dan huru-hara. Pernah dengar sopir taksi yang dibunuh dan duitnya dijarah?. Itulah kerja kami. Kami membunuh kami, karena hanya dengan jalan itu kami bisa hidup.

Mitsubishi hengkang dari kebun kita dan memilih berinvestasi di Thailand, yang menyebabkan kami mampus. Berapa ribu karyawan yang kena PHK?. Tanpa dibunuhpun kami sudah tewas. Nah, beban dari yang berwajib berkurang dalam mengurus kami, setelah kami mundur dari dunia ramai. Alangkah mudahnya mengurangi derita. Barangkali sebentar lagi menyusul Honda, Hyundai, KIA, Toyota, Daihatsu, Suzuki, apa susahnya. Perusahaan besar datang dan pergi sesuka hati. Seperti datang dan perginya awan yang membentang di langit yang dapat diharapkan menjadi hujan.

Kami, rakyat miskin, memang sering bikin ulah yang menyebabkan para investor tidak tenang hidupnya. Yang berwajib tidak memperbaiki semua itu karena memang tidak mampu. Rasa aman, rasa tidak digerogoti, sudah sangat berat untuk ditanggulangi. Memang menyelenggarakan konferensi, kongres, muktamar, dan rapat-rapat jauh lebih memikat karena ringan, namun duitnya banyak, daripada menjaga para investor itu dari segala rongrongan.

Musim semi ekonomi Indonesia telah tiba, yang menikmati tentulah hanya para petinggi dan elite politik. Meski terdengar kata-kata mutiara: "Pesta yang buruk adalah pesta tanpa mengajak kaum miskin", tolong jangan ajak kami ke pesta, sebab itu cuma basa-basi yang sudah disobek dari lembar buku-buku pelajaran bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman sudah memiliki buku-buku baru yang lebih cocok.

Apalah arti musim semi ekonomi bagi rakyat miskin?. Semuanya itu cuma pembicaraan yang tidak mampu kami pahami. Yang kami butuhkan hanyalah yang serba konkret. Jika kami sakit beri kami obat. Jika lapar, beri kami makanan. Kalau sedih, hibur kami. Tapi, itu semua sudah tamat. Yang kami perlukan cuma eutanasia. Nah, kerjakan sekarang, mumpung penderitaan kami belum bertambah-tambah. Sekitar seratus delapan puluh juta jiwa bakal lenyap sekelebatan. Itulah pengertian yang selama ini kami yakini.

Kami tahu, beban berat tidak bisa dipikul terus menerus tanpa dipunggah dari pundak. Ayo, beristirahat. Kami berteduh di bawah pohon besar untuk melepas lelah dan peluh yang mengucur. Kami susun kembali karung-karung besar beban yang menggunung di sisi kami ketika kami lelap. Kami bermimipi sejenak: Mimpi tentang anak-anak yang kami lahirkan yang menempuh hidup di kemudian hari. Anak-anak ceras dan berbakti yang tetap saja digarong oleh masa depannya.

Andai kami bisa membentengi keturunan kami dari segala kerusuhan dan saling menerkam lewat mimpi kami ini. Ah, mimpi adalah godaan yang kami bangun sendiri dengan perih. Waktu jaga sudah kembali, haruskah kami terus bermimpi dan tak kembali lagi ke bumi. Alhamdullillah. Hidup hanya sepenggal catatan kusam yang tidak dibaca lagi. Kesanalah segala kesedihan berlabuh sampai kapal rusak dan tak mampu melaut lagi. Kami hanya rakyat miskin yang setiap saat dilupakan. Yang boleh dianggap tak pernah ada. Robeklah catatan dan kamipun lenyap.

Segala pasang surut APBN, harga minyak, dan para investor tak juga tertarik untuk mengadu untung di sini karena bahaya mengancam di setiap sudut kota, itu kesalahan kami, rakyat miskin, yang tidak memahami seluk-beluk citra dari segala penampilan. Kami sudah pasrah dengan segala tangan yang terikat ke belakang. Gusur kami, usir dan hardik. Penggal!, maka kepala kamipun menggelinding.

Kami, rakyat miskin, tinggal punya air mata darah. Seperti yang sudah diumumkan oleh Tsunami, Buyat, demam berdarah, flu burung, Polio, raskin, maupun tanah longsor dan banjir. Semua keterbukaan sudah tertutup bagi kami. Sampai disini riwayat kami. Jangan diperpanjang lagi derita yang hanya meninabobokan. Kami letih.




Konyol kami tak mampu melepaskan beban sendiri tanpa bantuan siapapun. Segalanya pernah ditulis. Segalanya pernah dikenang. Untung bagi kami yang kami hadapi hanyalah sisa-sisa kekuatan dari masa lampau yang sungguh tak sakti mencoba memberi nyawa kami. Yang papa, yang sengsara. Keadilan, kemakmuran, dan kebenaran, meski bagaimanapun pernah kami cecap, sedikit. Selamat tinggal.

...Selengkapnya...

S e n y u m

Mengapa para koruptor yang tertangkap dan diadili tampak tersenyum manis?. Kenapa?. Boleh jadi hanya para psikolog yang tahu persis, mampu mengorek rahasia senyum mereka. Namun demikian, bolehlah kita menduga-duga arti senyum manis para jawara penilap uang negara itu.

Kemungkinan para koruptor meyakini bahwa uang negara yang berada di bawah kekuasaannya adalah uangnya. Mereka meyakini bahwa gaji cupet hanya mengantar keluarga menuju jurang kehancuran, sehingga harus diburu upaya-upaya radikal untuk mengatasinya. Mereka meyakini bahwa kedudukannya sebagai pejabat merupakan berkah yang memberi peluang untuk memperkaya diri sendiri, sementara negara tidak mungkin mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Mereka meyakini bahwa setiap orang adalah koruptor, sehingga apa salahnya untuk tidak berbeda dengan sesamanya. Mereka meyakini bahwa bagi Indonesia sudah tidak ada harapan lagi melewati krisis dasamuka di negeri ini, sehingga setiap pejabat harus cukup bijaksana untuk mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk memperlambat kehancuran itu dengan menggerogotinya perlahan-lahan, supaya tidak sakit-sakit amat sekaratnya.

Ya, di Indonesia, hanya orang gila tidak korupsi. Jadi, setiap orang jadi tertuduh korupsi. Jika setiap orang jadi tertuduh koruptor, betapa sehatnya orang Indonesia. Hanya orang-orang sehat yang mampu korupsi. Jika seseorang sakit-sakitan, korupsinya tidak meyakinkan sehingga tidak pantas mendapat sebutan koruptor.

Lebih-lebih lagi, segala tindakan para koruptor mengatasnamakan dan demi kejayaan bangsa dan negara. Dus, tak akan ada penghalang lagi dalam melaksanakan cita-cita itu. Untuk bangsa dan negara, segala daya harus habis-habisan disumbangkan. Jika tidak, sungguh tak pantas disebut koruptor. Begitulah, setiap koruptor berlomba untuk berjasa bagi bangsa dan negara. Dengan demikian, mereka harus tampak tersenyum manis supaya memikat segenap rakyat.

Senyum Abdullah Puteh, gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, tampak pipinya terangkat montok dan manis sekali, jauh lebih manis daripada senyum yang ia berikan kepada istrinya. Senyum itu begitu telak menonjok kita hingga kita terkapar, masih juga ia menambah celetukan "Emangnya gue kagak tau kalo korupsi loe lebih gede!". Memang, kita harus mengakui bahwa korupsi kita jauh lebih gede ratusan kali daripada dia yang cuma tiga milyar rupiah lebih sedikit. Senyum yang sinis dan begitu tampak bijaksana tak membawa-bawa nama kita secuilpun. Bahkan, ia sudah bersumpah di bawah kitab suci Al Quran (yang kita tentu takut melakukannya) bahwa ia tidak bersalah dan sama sekali tidak melakukan tindakan korupsi.

Dalam senyum sehari-harinya ketika masih memegang jabatannya, ia tidak segitu manisnye. Khusus dalam peristiwa yang bersejarah itu, ia telah memberikan senyumnya begitu syahdu sehingga kita bagaikan mengalami pencerahan. Rasanya, jika kita tak mampu mengendalikan diri, kita akan serempak berteriak menyambutnya, " Korupsi kami jauh lebih gila!"

Senyum Mulyana W. Kusumah yang merebak ketika ia diseret oleh petugas, meski tampak lelah dan kuyu, namun begitu penuh pengertian atas segala sesuatu yang penuh rahasia itu. Ia yang paling muda dan bersedia menjadi martir, tentu hal yang itu merupakan sikap hidup yang penuh keteladanan. Ia mahfum, bahwa jika uang yang amblas sekitar 90 milyar rupiah, bagaimana mungkin seseorang yang bisa menyelamatkan seluruh jajarannya cuma minta 150 juta rupiah. Kan mustahil.

Apakah kita punya keberanian untuk menjadi martir, menjebakkan diri di sarang macan dengan resiko yang begitu besar. Karir dan keluarga hancur demi kebenaran. Dibanding Puteh dan Mulyana, kita cuma macan kertas. Secara mental dan tingkah laku, kita ini tak lebih dari jiwa budak mental kere, dan hal itu tampak begitu jelas bagai siang bolong dalam senyum Puteh yang penuh pelecehan terhadap jiwa kita. Betapa lemahnya kita!.

Sementara itu, tataplah senyum sepuluh orang bekas anggota DPRD Solo (1999-2004) yang dikerangkeng dalam kasus Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2003. Senyum mereka penuh kebanggaan diri. Senyum mereka yang menohok dada kita dengan penuh kesadaran diri. Kesepuluh orang itu tampak tersenyum ngobrol santai di balik kerangkeng yang bersih, yang bukan tidak mungkin memaki-maki kita dengan: "Bangkai kalian!".

Sungguh, betapa kerdil kita dalam mengikuti gerak hidup yang rutin, miskin dan menyedihkan. Kita membiarkan tubuh dan jiwa terseok-seok tanpa mampu membela dan meningkatkan diri untuk sekedar hidup pantas di tengah kemewahan yang melangit. Menapaki zaman gila, zaman bangsat, dimana kejujuran jadi tinja yang menempel di aspal jalanan sehingga banyak orang kecipratan sampai belepotan dan bau itu dibawa kemana-mana. Bau busuk yang tanpa kita sadari mencoba menjunjung hidup secara adil dan manusiawi, yang hasilnya cuma menggelikan di mata para paksasa yang memamah biak batang-batang kayu gelondongan.

Dan senyum kita, sungguh senyum yang tidak dibuat-buat, meski menjengkelkan karena tampak begitu tolol. Begitu tolol di hadapan para penguasa dan pejabat yang sangat lihai memainkan perannya dalam memanipulasi nilai-nilai yang kita agungkan sebagai penjelmaan ilahiah.

Masih banyak ragam senyum dari sejumlah senyum yang belum tampak di dalam layar monitor. Masih harus menunggu berapa lama lagi. Senyum para raksasa yang gigi-giginya sebesar gajah, tentu senyum yang sangat berbahaya bagi keselamatan hidup kita, bangsa dan negara. Kita, rakyat kecil yang ketakutan bisanya cuma menangis. Namun, tangis rakyat kecil adalah tangis kesejatian. Tangis kesejatian yang tak mungkin dimiliki para raksasa yang sudah terlanjur kepentok jalan buntu.

...Selengkapnya...

Diktator Kecil

Rakyat yang kelaparan adalah ayat-ayat Allah yang menenggelamkan kita ke dalam samudra kegelapan sehingga kita seperti orang yang hilang kesadaran. Tak mampu bernafas, tak mampu berenang, kita dibelit arus yang kuat menyeret kita ke dasar dari segala lumpur. Semua kemampuan kita untuk tegak berdiri telah runtuh oleh ketidak jujuran kita. Beban tanggung jawab yang keras mengira kita mampu memikulnya, tidak dan tidak. Itu semua di luar kekuasaan kita.

Tersebar di lembaran-lembaran kitab suci, yang tak bisa kita tafsir seratus persen karena lebih pelik daripada telaga yang paling pelik. Namun, alhamdulillah, kita punya kekuasaan yang dengan stempel kediktatoran untuk mendesakkan kemauan kita. Semua wajib mengikuti kita.

Kita adalah diktator kecil dengan kekuasaan besar, karena mampu menilap uang rakyat yang sedang sekarat. Apalah arti Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Nias, maupun sembilan gunung yang siap meletus, yang seluruhnya berada di bawah kekuasaan kita. Kita adalah kekuasaan yang bisa bikin puyeng murid, orangtua murid, guru dan rakyat papa lainnya yang kandas sekolahnya. Kita adalah diktator kecil di masing-masing meja kecil kita, namun daya rusaknya persis kapal perusak. Setiap keluarga bisa kita hancurkan dengan sewenang-wenang. Seluruhnya memakai ukuran-ukuran kita sendiri, sebagai keperkasaan hukum, yang tidak pernah lengah memantau seluruh situasi.

Seluruh peta telah kita kuasai. Seluruh tambang sudah kita gali. Seluruh padang dari segala kawasan sudah terperangkap dalam pemantauan kita. Ya, kita adalah gurita!. Mbahnya segala gurita adalah kita, diktator kecil yang rakus, yang memamah biak, yang terus menelan apa saja yang masuk mulut. Tidak ada sesuatupun yang mampu mengenyangkan kita.

Biar kecil tapi diktator, itulah segalanya. Kita barangkali cuma pesuruh kantor, tukang ngumpulin berkas-berkas atau satpam. Tapi jangan salah, kita bisa gertak seorang professor doktor hingga keder dan menuruti perintah kita karena kedudukan kita di pusat pemerintahan. Diktator kecil bisa mengubah demokrasi menjadi premanisme karena cara kita memberi wawasan, taktik atau cercaan untuk berkelit dari kebohongan menjadi kebenaran. Semua dosen di seluruh negeri tunduk dan patuh. Jika membangkang, kita sikat. Kita bisa menaikkan gaji kita sampai 400% dan tidak perduli terhadap protes dan pemogokan dosen yang lain.

Rakyat yang menangis adalah ayat-ayat Allah yang berdemonstrasi menuntut keadilan, kemakmuran, dan kebenaran, menggerogoti jalan raya, bergentayangan di bus-bus kota. Kita tahu kebutuhan sudah menjadi hak rakyat, tapi diktator kecil tak mau tahu. Rakyat yang menjerit, yang sudah tak mampu menyekolahkan anaknya meski di kelas-kelas miskin sekalipun, minta tidak dibeda-bedakan antara kelas mewah dan kelas kere. Diktator kecil harus tetap membedakan karena karena hasil sabetan yang berbeda. Begitu juga dukungan diktator kecil atas universitas yang mata duitan. Protes para mahasiswa dianggap suatu bentuk yang tidak paham cara pengelolaan universitas yang membutuhkan biaya mahal. Tobatnya para dosen sudah menyundul langit, harus cari biaya sendiri untuk memajukan dan memelihara universitas karena ongkos untuk semua itu sudah digondol sang diktator.

Diktator kecil tidak perduli di tengah bobroknya dunia pendidikan, masih mampu menelurkan para jagoan fisika. Para jawara kecil itu mengharumkan nama bangsa dan dunia pendidikan, ketika rakyat dimana saja makan apa saja yang bisa masuk mulut.

Rakyat yang mengais-ngais apa saja yang bisa dimakan adalah ayat-ayat Allah yang merongrong hati kita siang malam untuk memahami kebutuhan dan hak yang saat ini sudah semakin hilang dari ingatan kita. Kita tidak tahu lagi dimana adanya kebutuhan dan dimana adanya hak itu. Jati diri kita sudah musnah dimakan birokrasi. Para birokrat, dimanapun berkutat, tidak mengenal lagi reformasi karena reformasi sudah dilipat-lipat. Kita semua sudah lupa bahwa gerakan reformasi pernah digulirkan.

Rakyat yang menaruh harapan besar kepada reformasi, tinggal gigit jari karena yang muncul justru para diktator kecil. Para diktator kecil ini mengerikan karena kelihatan tidak berkuasa, tetapi ternyata sangat menindas.

Diktator kecil menguasai seluruh sektor. Sektor reformasi maupun sektor konservatif. Mereka menyelinap di pemerintahan, lembaga, departemen, partai, LSM, maupun bermain independen. Sebagai free lancer, diktator kecil mendukung semua elemen yang bertikai dan berperan sebagai penengah, kelihatannya. Padahal ia sebenarnya pengobar kerusuhan. Dalam huru-hara, ia memperoleh keuntungan lebih besar dari kedua elemen yang saling bermusuhan itu. Konyolnya, kedua kelompok yang bertengkar itu percaya kepadanya dan menyerahkan urusannya.

Dalam "dunia nafkah" yang rakyat hidupi sepanjang hari, rakyat punya etika profesi. Rakyat tidak mencaplok nafkah orang lain, karena jika hal itu dilakukan, rakyat tidak tahu sopan santun. Rakyat juga memegang tanggungjawab moral untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang karena di atas itu bercokol moral yang dijunjung tinggi. Sementara itu, rakyat juga punya tanggung jawab sosial yang mematuhi aturan dan hukum yang berlangsung di dalam masyarakat.

Diktator kecil tidak perlu mematuhi etika profesional, tanggungjawab moral maupun sosial. Yang penting bagi diktator kecil adalah serang, terjang. Meradang, urusan nanti belakangan. Tak perduli sakit dan sedih. Tetap sabar, senyum tetap mengulum. Diktator kecil yang berkuasa atas segala hal yang terungkap dan tersembunyi. Diktator kecil sudah mengatur siapa yang harus benar dan siapa yang harus berperan sebagai yang salah. Semua pendukungnya berteriak: "Hidup diktator kecil !".

...Selengkapnya...

Skala Prioritas

Dalam skala prioritas berbeda, tidak akan pernah terjadi kata sepakat kalau kompromi makin lama makin dituding sebagai rekayasa yang tidak demokratis. Maka ditempuhlah jalan voting dengan berbagai cara hingga keluar pemenang. Tetapi setelah ada yang menang, yang lain merasa dirinya kalah. Sampai disitu semuanya tampak normal. Tetapi posisi kemenangan sudah berlabel kemuliaan sehingga menimbulkan keirian.


Kekalahanpun menjadi keaiban yang berakhir sebagai rasa hina sehingga lahir dendam. Fungsi oposisi tak akan pernah menjadi proses bersparing partner, tetapi usaha penggulingan. Disitu perbedaan menjadi pertentangan, perseteruan dan akhirnya permusuhan.

Apakah itu sebuah penggambaran yang salah?. Tidak mungkinkah kita sudah terlanjur menempuh jalan yang salah karena ingin memestakan kebebasan?.

Kita pikir dengan memakai baju demokrasi segala keberuntungan yang kini menjadi atribut negara-negara maju, otomatis akan berjatuhan dari langit tanpa perlu upaya apa-apa lagi. Lalu kita tinggal menunggu untuk memungut hasilnya sebagai durian runtuh.

Siapa yang mau mengaku terus terang bahwa sekarang ini dirinya masih sedang belajar mempraktekkan demokrasi?. Semua cenderung mengatakan mereka sedang menjalankan demokrasi, meskipun kita selalu mengakui era ini adalah era pembelajaran. Dan yang sangat penting, kita lupa bahwa sebelum bisa "memakai" demokrasi, kita harus sepakat dulu tentang maknanya.

Itulah konsekuensi mimpi besar kita yang memfatwakan bahwa yang kita perlukan hanya sebuah sistem yang tepat, rapi dan berjalan mulus. Sungguh mengherankan mengapa kita bisa begitu saja percaya bahwa sistem bisa hidup otomatis tanpa sentuhan manusia. Komputer yang paling canggih sekalipun memerlukan operator. Bagaimana sistem itu akan berjalan kalau tidak digerakkan oleh manusia-manusia yang terlatih ? . Bahkan, bilamana dia sudah bergerak dengan sendirinya sebagai mekanisme yang otomatispun, masih harus terus diawasi citra manusia agar bisa "hidup" laras. Artinya, disamping canggih, sistem tetap mampu menjawab seluruh fenomena baru yang tiba-tiba mencuat.

Adanya sistem yang sudah berjalan dengan sendirinya karena dominasi individu yang sewenang-wenang ( karena dikultuskan sebagai pemimpin ), tidak akan terjadi lagi. Tapi tampaknya tak ada "pahlawan" yang akan sudi membiarkan manusia hanya berperan sebagai robot-robot dan sistem menjadi berhala. Cepat atau lambat mereka akan terusik. Dengan bahasa yang lebih cantik " terpanggil dan menamakan tindakannya sebagai kebangkitan manusiawi".

Kita tidak akan bisa selamanya bicara tentang sistem hanya sebagai sistem. Di belakang sistem itu ada chip pemikiran yang berasal dari manusia. Yang pada batas tertentu harus dikembangkan dan ditingkatkan, karena kalau tidak bisa kadaluarsa. Atau pada batas tertentu minta pengakuan, karena ia memang sudah memberikan pengorbanan dan jasa. Bagaimanapun hebatnya masa lalu, setiap zaman tetap memiliki kehendak yang harus dikejar oleh manusia-manusia penghuninya, yang nasibnya selalu " ketinggalan kereta ".

Terlalu salahkah kita kalau dikatakan sejujurnya---kendati pikiran kita ingin menolak--- bahwa kita kini memerlukan kehadiran "orang kuat" yang memiliki kharisma dan membuat kita semua patuh kepada hukum agar keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, pemerataan dalam segala hal terjadi ?. Tetapi mulainya bukan karena semata-mata didorong oleh hasrat nurani sendiri.

Agar para saudagar kelas kelontong maupun kelas kakap tidak seenaknya memainkan kelihaiannya, menjerat keuntungan dan sukses dengan dalih berbakti kepada negara. Ada etika kemanusiaan yang membatasi seluruh cabang profesi sehingga tak hanya hirau pada kesejahteraannya sendiri, tetapi kepada kelayakan setiap individu, sesuai dengan sila keadilan sosial dalam dasar negara.

Terlalu konyol kan kalau kita berkoar bahwa kini kita merindukan sebuah rezim yang begitu kuatnya sehingga hukum tegak dengan penuh wibawa?. Itu berarti bukan sistem, tetapi manusia pelakunya yang menjadi skala prioritas. Anda pasti berkata, tidak. Para intelektual pasti dengan tak ragu-ragu lebih menobatkan "sistem" sebagai Ratu Adil di dalam ramalan Joyoboyo. Bahkan, SBY semasa kampanye, ketika ditanya wartawan tentang satria "piningit", beliau mengatakan itu bukan orang, namun sistem. Dan kita memang sedang melaksanakan itu. Maka kita tendang sistem desentralisasi yang kita anggap biang kerok segala kebrengsekan masa lalu, lalu memuja dan memestakan otonomi daerah. Namun belum benar-benar terlaksana, sudah timbul seabrek masalah, karena itu melahirkan raja-raja yang bandel di daerah.

Skala prioritas kita memang pada dasarnya berbeda. Jadi, bukan hanya dalam hal adat istiadat, bahasa, keyakinan, kita memang tak sama, seperti yang diungkap dalam Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga dalam pemahaman tentang hal-hal yang aktualpun, kesimpulan kita lain-lain. Ada yang tidak mau menerima realita bahwa kualitas manusia kita tidak sepadan dengan negara kita yang besar dan luas dengan segunung permasalahan tertunda, sehingga kontan menuding kegagalan kita selama ini karena sistem yang salah. Pelaksanaan yang tidak bereskah, prosesnya yang menyalahi prosedurkah, dan sebagainya. Yang dinobatkan kemudian menjadi prioritas adalah sebuah sistem yang canggih, lebih tepat, lebih pas. Undang-undang Dasar 1945 misalnya, yang awalnya dipuji karena supel dan fleksibel, sekarang dicerca habis karena tidak lengkap. Tapi untuk membuat yang baru, kitapun tak kuasa. Bukannya tidak mampu, tetapi setiap berunding selalu ada skala prioritas yang berbeda sehingga tak pernah ada kata sepakat.

Ada juga yang melihat kunci dari semuanya adalah kaliber manusianya. Semua yang sedang pegang kekuasaan sekarang dalam pemerintahan maupun swasta berasal dari sebuah masa lampau.

Pemimpin Indonesia di masa depan, mungkin sekarang masih sekolah di TK atau masih dalam kandungan. Mereka mestinya diberikan dunia lain dengan memberikannya pendidikan baru. Paling sedikit agar tabu mengopi yang dilakukan oleh orangtuanya.

Pendidikan tak lagi hanya memfokus pada pendidikan formal sekolah, sebagaimana yang semakin menajam sekarang. Tetapi pendidikan total, baik dari orangtua, lingkungan, serta pendidikan moral. Banyak hal mesti dirembuk kembali, antara lain untuk memberi arti yang baru pada kompomi.

Banyak orang sudah bicara sinis tentang Pancasila, khususnya karena Pancasila sudah dipakai sebagai senjata untuk menggebuk. Namun, sampai sekarang Pancasila masih tetap merupakan dasar negara. Satu di antara sila-silanya menyebutkan tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu adalah esensi dari kompromi dan sekaligus demokrasi.

Skala prioritas mungkin akan selamanya berbeda, tetapi tidak harus dibungkam dengan voting. Juga tidak dibunuh dengan "kompromi", namun diberikan ruang gerak dan pengertian tentang tenggangrasa. Bahwa kepentingan bersama bukan diurus lebih dahulu, tetapi memang tempatnya tidak bisa di belakang. Tidak mungkin dikemudiankan.

Dan itu akan sangat mudah dicapai bila mayoritas alias suara terbanyak menghormati minoritas. Sesuatu yang kini sering dimaknakan tak ada dalam demokrasi, karena yang lebih banyaklah yang menang dan berkuasa. Walhasil, sebenarnya skala prioritas tak berbeda, yang ada adalah beberapa pengertian yang sudah menyimpang secara mendasar sebagai akibat erosi budaya yang dibiarkan saja.

...Selengkapnya...

Yang Terbuang

Saya baca lagi perasaan hati seorang pelajar yang puluhan tahun lalu adalah salah satu mantan penerima beasiswa dari negara Indonesia untuk melanjutkan kuliahnya di negara sosialis. Sayangnya, karena ia dianggap terafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia, mahasiswa itu dicabut paspornya secara semena-mena oleh pemerintah Indonesia. Ia terpaksa mengambil kewarganegaraan lain agar bisa pulang ( meski hanya sebagai turis ) sekedar menengok keluarganya di Indonesia, dengan jatah waktu berkunjung selama 60 hari.

Selama puluhan tahun tinggal di luar negeri, silaturahmi dengan sesama orang-orang terbuang dari negeri sendiri sering dilakukannya untuk membentuk tali kekeluargaan sekaligus melipur kerinduan pada keluarga di tanah air. Kadang mereka kumpul-kumpul di KBRI sebagai sarana menjaga identitas sebagai orang Indonesia. Jika bertemu dengan teman-teman dari Indonesia, mereka sangat antusias menyambutnya, layaknya sanak famili yang lama tak bersua.

Meskipun sekarang mereka telah pensiun, bahkan ada yang telah bermenantukan perempuan Indonesia yang juga ikut menetap di sana, (dan menantu perempuannya inilah yang kerapkali memasakkan masakan soto Indonesia ala negeri itu ketika timbul kerinduan pada rasa masakan kampung sendiri), namun mereka belum juga boleh menetap kembali di Indonesia.

Kini, di tengah kebahagiaan, kepedihan, dan kerinduan di negeri orang,-- sehubungan dengan adanya berita pemberian amnesti presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada anggota Gerakan Aceh Merdeka, juga pemberian izin kepada tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka yang berada di luar negeri untuk boleh kembali ke Indonesia--, mereka seolah menemukan wacana baru. Akankah kiranya pak SBY memberikan hati dan pikiran untuk memikirkan nasib mereka?.

Di usia senja mereka, mereka sangat mengharapkan bisa pulang ke kampung halaman, berkumpul seterusnya dengan keluarga dan kembali menetap di Indonesia.

...Selengkapnya...

Ibadah Sosial

Dua sisi dari sekeping mata uang di Indonesia adalah kelaparan rakyat dan kemewahan pejabat. Itulah nasib yang digaruk dari gatal sejarah jika sebuah negara tidak memiliki negarawan.

Banyak cendekiawan dilahirkan di negeri ini, namun untuk mencapai taraf negarawan agaknya tidak cukup hanya dengan sebuah negara yang rangkaian gugus pulaunya telah diguncang gempa dan tsunami yang sangat besar kerugiannya itu. Seorang negarawan harus dilahirkan. Tidak bisa dicetak, bahkan dalam kelas yang paling cantik sekalipun seperti STPDN.

Apalah gunanya kitab suci dan para malaikat jika kita lebih suka duduk-duduk sambil ngobrol tentang ayat-ayat suci yang tipis kemungkinannya dapat mengais berkah dari masyarakat yang isinya berantem melulu. Kita ini memang paling bersemangat kalau disuruh berantem. Bisa berantem di parlemen, di jalan tol, berantem rebutan lahan, berantem berebut rezeki, berantem di daerah konflik, berantem di tempat bencana, berantem rebutan tender, berantem di KPU, ataupun di istana.

Apa saja bisa menimbulkan perkelahian. Bangsa filosof seperti Indonesia ini memang ujung-ujungnya selalu mengemukakan filsafat, pandangan hidup, sikap dan sejenisnya justru pada saat seharusnya menganalisis masalah yang sebenarnya sangat rasional dan bercokol pada masalah realitas sosial. Masyarakat filosof tentunya tidak pandai berdagang, tidak pandai mengurus negara, karena tugasnya memang hanya berfilsafat. Jika pandangan kita tentang kebenaran menjadi tersinggung, kita lantas berantem.

Apa lagi yang bisa perbuat ?. Atau kita ucapkan Alhamdulillah saja atas apapun hasil yang kita peroleh ?. Yah, alhamdulillah, kita masih bisa berantem.

Dewasa ini umat Islam malah dijangkiti penyakit yang jauh lebih mengerikan yang sudah kronis: berantem sesama muslim. Kalau yang satu merasa paling jago daripada gerombolan lain dan yang merasa paling jago ini meneropong kepada yang dianggapnya musuh itu, lantas di dalam benaknya menyimpulkan kalau gerombolan itu bukan Islam, langsung saja gebuk!. Padahal kelompok yang dianggapnya bukan Islam itu itu rajin shalat lima waktu, berpuasa di bulan ramadhan, membayar zakat, membaca Al'Quran, membayar hewan kurban ketika Idul Adha, selalu shalat Jumat, bahkan sudah haji dan umroh.

Apa yang salah dengan semua ini ?. Bisakah kita menyalahkan diri sendiri yang kerjanya hanya mengelus-elus ayat suci dan tidak mempraktekkannya?. Masih tebal dalam anggapan kita bahwa pekerjaan ngaji lebih suci daripada pekerjaan lainnya. Ngaji memang oke, tetapi mempraktekkannya ke dalam kehidupan bermasyarakat, jauh lebih oke lagi.

Menurut nabi Muhammad rasulullah saw, ada 3 hal yang menjadi musuh Islam. Yaitu : kemiskinan, kebodohan dan penyakit. Fokus perhatiannya adalah pada penderitaan umat Islam yang dilanda kebodohan dan kemiskinan dimana-mana. Juga pada keterbelakangan yang menggelayuti sepanjang hayat, serta penyakit yang semakin menggila menggerogoti para keluarga muslim karena ketidakberdayaan atas mahalnya obat dan tidak terjangkaunya biaya rumah sakit. Semua yang dinyatakan oleh Rasulullah itu pada dasarnya lahir dari tidak adanya keadilan dalam masyarakat. Elite politik yang berkuasa hingga habis masa berkuasanya juga tidak mampu memberikan keadilan itu pada rakyatnya. Karena memang fokus perhatiannya tidak disitu. Dibiarkannya saja rakyat terus sengsara, karena disitulah nikmatnya kekuasaan. Para pembesar yang berkuasa tidak mungkin memberikan sedikit saja sedikit kenikmatan kekuasaannya kepada rakyat jika rakyat tidak menyembah dulu.

Itulah hukum kekuasaan. Kesalahan rakyat adalah karena rakyat adalah rakyat. Maka rakyat harus bisa naik menjadi elite politik yang berkuasa. Darisitu nanti baru bisa memberikan keadilan kepada sesamanya yang dulu senasib sependeritaan.

Lihatlah sifat aneh dari yang bernama kekuasaan itu: ketika Indonesia masih dilanda kesengsaraan karena gempa dan tsunami, eh koq ya tega-teganya menyelenggarakan dua konferensi sekaligus. KTT Asia Afrika dan Konferensi Umat Islam Indonesia. Juga pembelian rumah di Swiss seharga 70 milyar rupiah, yang jika ditotal seluruh biayanya bisa menghabiskan seratus tiga puluh milyar rupiah. Opo ra' hebat !. Koq ya ndak sungkan dengan para donatur. Kan bisa saja nanti dikiranya..oh, jadi selama ini dana bantuan itu untuk pembiayaan gengsi-gengsian tho ?!. Koq ya ndak rikuh sama yang ngasih bantuan.

Jawabnya: tentu saja, kita ini bangsa filosof koq. Kita bisa mencari jawab untuk segala tingkah laku kita itu di dalam filsafat. Sementara, penderitaan saudara-saudara kita terlalu banyak yang tidak bisa dijawab dengan filsafat. Misalnya saudara kita yang dilanda bencana gempa di pulau Nias. Bantuan yang datang ke sana tidak cukup pantas untuk membangun kembali kehidupan mereka selayaknya.

Rasanya para ulama harus menggulung lengan untuk memimpin ibadah sosial umatnya dalam meneladani Rasulullah, jika tidak mau umat menemui jalan buntu...

...Selengkapnya...