P a r s e l

Saya sorongkan kartu merah kepada Presiden Yudhoyono. Lho, apa pasal ?. Karena Presiden Yudhoyono telah memborong parsel untuk kaum duafa. Lho, kan bagus, Presiden jadi dermawan?. Tidak!. Lho, memangnya kenapa koq tidak?. Karena Presiden Yudhoyono telah tersangkut parcel gate. Wah, parcel-gate? Ha ha ha, ngaco kamu!.

Sampai sejauh ini terus mengiang fatwa dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinyatakan oleh Erry Riyana Hardjapamekas bahwa, "Tradisi mengirim parsel bisa saja menjurus pada penciptaan situasi yang tidak fair dan cenderung korupsi." Lalu larangan parsel ini disambut gembira oleh Lucky Djani dari Indonesia Corruption Watch yang mengimbau Presiden supaya melembagakan fatwa itu dengan menyatakan, "Misalnya, presiden bisa menerbitkan instruksi presiden menolak parsel."

Dengan memborong parsel itu, Presiden telah melanggar fatwa parsel itu. Lho, kamu itu bagaimana sih?. Yang disebut parcel gate adalah jika Presiden menerima parsel dari kalangan bawah. Tidak!. Lho, tidak bagaimana?. Sama saja, dari bawah keatas atau dari atas ke bawah. Yang jelas, apa saja yang ada hubungannya dengan parsel, haram hukumnya. Wah, haram hukumnya? Ha ha ha, kamu itu tidak bisa membedakan persoalan!. Kau kemanakan benakmu?.

Begini. Sudah jelas para pejabat negara dilarang menerima parsel karena parsel sudah dianggap sebagai sumber KKN. Dengan demikian, para pejabat juga dilarang mengirim parsel sekalipun untuk fakir miskin, karena parsel yang dikirm itu juga bisa menjadi "politik uang". Masih ingatkan politik uang?. Parsel dari presiden itu dapat ditafsirkan sebagai usaha merayu suara kaum dhuafa supaya tetap mendukung kepemimpinan Presiden. Nah, logis kan?.

Wah, pikiran kamu sungguh-sungguh ruwet!. Buat apa Presiden Yudhoyono merayu suara rakyat jelata, beliau kan sudah berkuasa. Berkuasa?. Disitulah letak bahayanya. Justru karena beliau sudah sangat berkuasa, harus berhati-hati. Kekuasaan dapat menelan siapa saja yang memegangnya.

Oke, setelah kena kartu merah, apa yang harus dilakukan presiden?. Sederhana saja, yaitu supaya presiden mencabut larangan mengirim parsel darimanapun kepada siapapun. Jika "parsel haram" terus berlaku, ini berarti pemerintah telah menolerir suatu sikap otoriter, main hakim sendiri, dari sebagian masyarakat masyarakat terhadap masyarakat lainnya. Ini jelas akan membangun masyarakat anarkis. Setiap lembaga bisa berbuat sewenang-wenang terhadap lembaga lain atau terhadap siapapun yang tidak disukainya. KPK dan ICW bertindak atas dasar dugaan-dugaan, jauh dari sikap rasional. Sikap begini sungguh berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas dasar apa dan undang-undang apa KPK dan ICW bisa menelurkan keputusan yang aneh dan merugikan itu?.

Para pejabat negara dalam zaman reformasi ini koq suka berperilaku berlebihan untuk ukuran-ukuran yang lumrah. Misalnya ada yang mengembalikan Volvonya yang dianggapnya mewah, jauh dari "sama rata sama rasa" dengan rakyat miskin. Padahal mobil Volvo sebenarnya mobil standar untuk pejabat negara. Mobil Volvo dianggap sangkil dan mangkus ( efektif dan efisien ) bagi kinerja para pejabat.

Jangan sampai menolak Volvo jadinya kinerja penjabat itu jadi merosot. Merosot karena di rumah terus bertengkar dengan istri dan anak sebab rebutan mobil butut antara untuk belanja dan mengantar anak ke sekolah. Atau pejabat itu memilih bergelantungan di bus kota yang penuh sesak sehingga ketika turun di depan gedung MPR, pemimpin saya itu terhuyung-huyung karena kehabisan oksigen lalu masuk angin lantas terkapar diatas dipan yang keras dan kumuh sehingga tidak mampu bekerja. Apa itu yang dimaui dengan menolak Volvo?.

Dengan menolak Volvo, seolah bisa untuk membayar kemewahan yang diperlihatkan para wakil rakyat lewat gontok-gontokan. Konflik para wakil rakyat itu jauh lebih mewah daripada mobil Volvo. Saya percaya, pemimpin saya tidak "gegar kemewahan" disebabkan mengendarai mobil Volvo. Lagian, yang lain menerima koq yang ini menolak, kentara para wakil rakyat itu tidak kompak.

Yang penting, hatinya sederhana. Biar naik mobil rongsokan kalau hatinya mewah, tidak ada gunanya. Yang penting, para wakil rakyat bekerja sepenuh hati untuk rakyat. Jika bekerja sepenuh hati, sesuatu yang mewah itu jadi sederhana karena tertutup oleh prestasi kerja.

Seandainya seluruh pejabat negara menolak Volvo, tidak akan mengurangi kebocoran keuangan negara, tidak menambah kepatutan moral, dan tidak mendatangkan keuntungan berbentuk apapun karena mobil Volvo cuma setetes air di keluasan dan kedalaman sebuah samudera.

Sebagai rakyat kecil, saya ikhlas koq pemimpin saya naik Volvo. Tidak, tidak, saya tidak merasa iri dan sewot melihat pemimpin saya naik Volvo.

Sementara itu soal parsel, terus berkembang. Lho, kalau mau nyogok atau punya sikap pamrih terhadap kekuasaan dan uang, banyak jalan yang bisa dilakukan.Tidak perlu lewat parsel. Bisa lewat rekening dan itu sangat sulit dilacak. Juga bisa saja ditempuh jalan lain, misalnya dengan mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Indonesian Corruption Watch. Kenapa tidak ? Jelas, KPK dan ICW mau menunggangi Presiden Yudhoyono untuk menaikkan gengsinya. Awas lho, Presiden Yudhoyono, Anda jangan mau ditunggangi lembaga apapun dengan dalih dalih suci seolah-olah lembaga itu yang paling suci. Jangan-jangan karena ketidak mampuan KPK dan ICW dalam mengungkap kasus korupsi lalu mencari-cari kesibukan supaya nampak berjasa. Akibatnya pengusaha kecil yang coba mau berdiri, pada berkaparan.

Mulai sekarang bangkitlah Asosiasi Parsel Indonesia. Jangan bersedih dan jangan minta-minta dukungan DPR dan MPR atau lembaga manapun. Berjuang sendiri saja. Mulai hari ini jajakan ke kantor-kantor pemerintah dan gubernuran. Teriakkan: " Parsel suci hanya untuk pejabat suci !"